Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendesak pemerintah provinsi untuk memperketat pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram. Desakan ini muncul menyusul kekhawatiran masyarakat terkait potensi kelangkaan dan disparitas harga LPG bersubsidi di berbagai wilayah Kalteng.
Junaidi menekankan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan agar LPG 3 kg tepat sasaran dan tetap terjangkau oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi. Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan dapat menyebabkan LPG bersubsidi jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak atau dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yang pada akhirnya merugikan masyarakat miskin sebagai penerima utama subsidi tersebut.
“Pemerintah Provinsi Kalteng harus lebih proaktif dalam melakukan pengecekan dan monitoring langsung di lapangan. Pengawasan yang lebih ketat akan memastikan LPG 3 kg sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan,” tegas Junaidi, Minggu (9/2/25).
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan distributor dan agen LPG agar distribusi berjalan lancar dan merata di seluruh wilayah Kalteng, termasuk daerah terpencil. Hal ini, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk mencegah ketimpangan penyediaan LPG 3 kg.
Tak hanya itu, Junaidi juga menegaskan perlunya transparansi dalam penyaluran LPG bersubsidi. Ia meminta agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai mekanisme distribusi, kuota, serta HET LPG 3 kg di setiap daerah. Dengan keterbukaan informasi, ia berharap potensi penyimpangan dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap program subsidi semakin meningkat.
“Transparansi dalam penyaluran sangat penting. Masyarakat harus tahu mekanisme yang jelas agar bisa mengakses LPG 3 kg sesuai dengan kebutuhan dan harga yang wajar,” tambahnya.
Junaidi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi distribusi LPG bersubsidi dan segera melaporkan jika menemukan adanya penyelewengan atau penyimpangan. Menurutnya, partisipasi masyarakat akan memperkuat efektivitas pengawasan dan memastikan subsidi tepat sasaran.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang lebih tinggi, Junaidi berharap masyarakat Kalimantan Tengah dapat memperoleh LPG 3 kg dengan mudah, harga terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. [Hlm/Red]
