Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) menggelar media briefing mengenai hasil penelitian terkait perubahan corak produksi masyarakat akibat ekspansi perkebunan sawit di empat desa, yaitu Desa Paring Raya, Parang Batang, Sembuluh I, dan Sembuluh II. Acara ini berlangsung di Hotel Luwansa, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Jum'at (30/01/2025)
Koordinator Project Kalimantan YMKL, Djayu, dalam pemaparannya kepada awak media mengungkapkan bahwa perluasan izin perkebunan sawit telah menyebabkan perubahan signifikan dalam mata pencaharian masyarakat.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Djayu menjelaskan bahwa perubahan corak produksi terlihat jelas dari pergeseran jenis pekerjaan masyarakat. “Wilayah kelola rakyat semakin menyempit, akses terhadap sumber daya alam berkurang drastis, sehingga masyarakat terpaksa beralih menjadi buruh perkebunan sawit,” ujarnya.
Kondisi paling mencolok terjadi di Desa Parang Raya dan Parang Batang, di mana sekitar 75-80 persen masyarakat kini bekerja sebagai buruh perkebunan sawit dengan upah harian hanya Rp80 ribu. “Aspek sosial dari perluasan perkebunan ini seolah terlupakan, dan dampaknya begitu besar bagi masyarakat,” tambah Djayu.
Djayu menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah terkait permasalahan ini. “Kami berharap hasil survei ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah, terutama dalam mempertimbangkan rencana presiden untuk memperluas perkebunan sawit dan meningkatkan produksinya,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan masyarakat dari Desa Parang Batang, Nanang Haryadi, menyampaikan harapan agar hasil penelitian YMKL dapat membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat sekitar perkebunan sawit.
“Di sekitar PT Wana Sawit Subur Lestari Timur II, ada tujuh desa yang mengalami kondisi serupa, di mana masyarakat sudah empat tahun menerima upah harian Rp80 ribu tanpa ada kenaikan,” ungkapnya.
Nanang juga mengungkapkan bahwa masyarakat telah berulang kali meminta pihak perusahaan menaikkan upah, tetapi selalu ditolak dengan alasan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan mendapat restu dari pemerintah daerah.
“Kami berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat di sekitar perkebunan sawit,” tutup Nanang.
Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dan pemangku kebijakan dapat mengambil langkah yang lebih berpihak kepada masyarakat, agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam sistem yang merugikan dan kesejahteraan mereka tetap terjaga. [Hlm/Red]
Tags:
YMKL
