Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Perkebunan (Disbun) mengadakan rapat penting untuk menyusun rancangan kegiatan dan penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2025, Rabu (11/12). Rapat ini bertujuan memastikan pengelolaan DBH Sawit berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Kepala Disbun Kalteng, Rizky Badjuri, menegaskan pentingnya perencanaan yang terarah dan sesuai regulasi. "Kami ingin memastikan semua rencana memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Sri Widanarni, menjelaskan bahwa pengelolaan DBH Sawit mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 dan PMK Nomor 91 Tahun 2023. Dana ini bersumber dari pendapatan negara atas bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit serta turunannya.
Alokasi DBH Sawit mengikuti skema distribusi yang ditetapkan pemerintah pusat: 20% untuk pemerintah provinsi, 60% bagi kabupaten/kota penghasil, dan 20% untuk kabupaten/kota berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Alokasi ini didasarkan pada luas lahan, produktivitas, serta indikator lainnya.
Pemanfaatan dana difokuskan pada dua sektor utama:Infrastruktur Jalan (80%)
Meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan, perbaikan jembatan, serta pengembangan jalur logistik pengangkutan sawit.
Kegiatan Pendukung (20%)
Termasuk pendataan perkebunan rakyat, rehabilitasi lahan, perlindungan sosial pekerja sawit, dan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan.
Sri juga menyoroti tantangan penurunan alokasi DBH Sawit di Kalteng selama tiga tahun terakhir. Pada 2023, alokasi dana mencapai Rp 289,46 miliar, turun menjadi Rp 256,17 miliar pada 2024, dan diproyeksikan hanya Rp 117,88 miliar untuk 2025. Total alokasi dalam periode tiga tahun tersebut adalah Rp 663,54 miliar.
"Penurunan ini menjadi tantangan besar, sehingga kami perlu memastikan penggunaan dana yang benar-benar berdampak pada pembangunan daerah," jelasnya.
Rapat ini diharapkan menghasilkan solusi konkret dalam pengelolaan DBH Sawit agar mampu mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kalteng. "Kami berharap hasil pembahasan ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tutup Sri.
Dengan strategi yang matang, Pemprov Kalteng optimis mampu memaksimalkan potensi DBH Sawit untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.[Red]
