Dalam satu dekade terakhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menjadi instrumen utama dalam menghadapi berbagai tantangan global. APBN terbukti mampu menopang stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok global, hingga lonjakan inflasi dan suku bunga.
Pada tahun 2025, pemerintah berkomitmen mewujudkan APBN yang lebih sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang menekankan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, serta reformasi sosial dan ekonomi.
APBN 2025 disusun dengan semangat optimisme, namun tetap mempertimbangkan dinamika global dan nasional. Kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Di tengah tantangan ekonomi global, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi positif sebesar 4,64% (yoy) pada kuartal III 2024, dengan tingkat inflasi terkendali di angka 1,02% (yoy) pada November 2024. Realisasi pendapatan APBN di provinsi ini mencapai Rp9,23 triliun (84,7% dari target), sementara realisasi belanja mencapai Rp26,59 triliun (85,9% dari total alokasi).
Untuk tahun anggaran 2025, alokasi Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.621,31 triliun, dengan rincian:
Rp2.701,44 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat.
Rp919,87 triliun untuk Transfer ke Daerah.
Defisit APBN sebesar Rp616,18 triliun (2,53% dari PDB) dianggap moderat dan bertujuan menjaga stabilitas di masa transisi.
Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp36,04 triliun, yang terbagi menjadi:
Belanja Kementerian/Lembaga: Rp11,36 triliun, meningkat 86,53% dibandingkan tahun anggaran 2024. Kementerian dengan alokasi terbesar meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Agama.
Transfer ke Daerah: Rp24,68 triliun, meningkat 5,75% dari tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat tahun 2025 akan difokuskan pada transformasi ekonomi, efisiensi belanja non-prioritas, penguatan reformasi subsidi, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Sementara itu, transfer ke daerah diharapkan dapat mendukung sinergi antara belanja pusat dan daerah, serta mendorong investasi daerah dan pengembangan sumber ekonomi baru.
Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan momentum ini secara optimal guna membangun fondasi kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. [Red]
