Palangka Raya, Newsinklateng.co.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Tengah, di Hotel Luwansa, Palangka Raya. Kamis (21/11/2024)
Acara ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kolaborasi antarunit kerja guna mendukung tata kelola pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro PBJ Sekda Provinsi Kalteng, Suharno, S.T., M.Si., mewakili Plt. Sekda Provinsi Kalteng dalam sambutannya.
Suharno menekankan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas. "UKPBJ adalah ujung tombak pengadaan di pemerintahan, dengan peran strategis memastikan pelayanan publik berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Suharno mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan memanfaatkan teknologi guna mewujudkan pengadaan yang bebas dari praktik korupsi. “Transformasi digital mendorong UKPBJ untuk meningkatkan kematangan proses pengadaan, baik dari sisi administrasi, penggunaan data, hingga penguatan kompetensi SDM," jelasnya.
Selain itu, optimalisasi penggunaan Katalog Elektronik menjadi fokus utama. Sistem ini terus berkembang untuk mempermudah pengadaan barang dan jasa, termasuk di sektor konstruksi. "Katalog Elektronik modern dirancang untuk mempermudah proses seleksi penyedia, memberikan akses cepat, serta mendorong transparansi," tambahnya.
Lebih lanjut, Suharno menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang optimal, sistem pengadaan dapat menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional dan daerah.
Acara ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kalimantan Tengah. Dengan sinergi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, pemerintah optimis pengadaan barang/jasa dapat mendukung pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.[Hlm/Red]
