Palangkaraya, Newsinkalteng.co.id – Pada konferensi pers APBN KITA Edisi November 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga Oktober 2024 mengalami defisit Rp309,2 Triliun atau (-1,37%) dari PDB, dimana Pendapatan Negara mencapai Rp2.247,5 Triliun dan Belanja Negara Rp2.556,7 Triliun. Namun posisi APBN masih mencatatkan keseimbangan primer yang positif atau surplus Rp97,1 Triliun. Kinerja APBN 2024 tidak terlepas dari perekonomian dan suasana politik global. Pemerintah tetap optimis penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan akan tercapai sampai dengan akhir tahun. APBN akan terus bekerja keras sebagai shock absorber, menjadi pahlawan yang melindungi perekonomian, daya beli masyarakat, dan mendukung program pemerintahan Kabinet Merah Putih. Pemerintah berkomitmen akan terus mewaspadai berbagai risiko global dan merumuskan kebijakan untuk menjaga kepentingan Indonesia.
Kinerja APBN TA 2024
Kinerja Pendapatan APBN Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2024 mencapai Rp8.371,8 Miliar (74,1%) turun Rp31,7 Miliar (0,4%, yoy) yang disebabkan oleh adanya penurunan Penerimaan PBB sebesar Rp207,4 M (-16,6%, yoy) sebagai dampak dari Kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian terkontraksi -28,4% (yoy) yang dipicu oleh turunnya Harga Batubara Acuan (HBA) dari tahun lalu, sehingga besaran SPPT PBB dari Pertambangan juga ikut turun. Penerimaan PPN meningkat Rp373 Miliar (14,5%, yoy) akibat tingginya aktivitas ekonomi dan penerapan tarif PPN 11%. Untuk Bea Keluar realisasinya mulai positif yaitu naik 3,7% (yoy) yang disebabkan oleh Harga Referensi CPO untuk penetapan Bea Keluar dan tarif BLU BPD-PKS per Oktober 2024 sebesar USD 893,64/MT. Sedangkan Penerimaan Hibah Dalam Negeri juga meningkat tajam sebesar Rp176,6 Miliar (13.451,6%, yoy) yang didominasi untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Peningkatan penerimaan tersebut diatas diharapkan dapat mengcover penurunan kinerja pada penerimaan PPh Non Migas turun Rp376 Miliar (-9,8%, yoy) sebagai akibat turunnya PPh Pasal 25/29 Badan dari Industri Pengolahan CPO.
Dari sisi PNBP, Pendapatan BLU berasal dari beberapa Satker BLU yang didominasi oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat sebesar Rp140,5 M naik 7,0% (yoy) yaitu: 1). Poltekes Palangkaraya sebesar Rp17,0 Miliar; 2). Rumkit Bhayangkara Palangkaraya sebesar Rp25,2 Miliar, dan 3). Universitas Palangka Raya sebesar Rp98,3 Miliar. Sedangkan Pendapatan PNBP Lainnya (K/L) didominasi oleh Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum yang sebagian besar bersumber dari Polri terkait Pendapatan Pelayanan Kepolisian I sebesar Rp67,3 Miliar dan Pendapatan Pelayanan Kepolisian II sebesar Rp14,3 Miliar, serta dari Kejaksaan RI terkait Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi sebesar Rp10,9 Miliar.
Pada sisi lain, kinerja Belanja APBN per 31 Oktober 2024 mencapai Rp24.231,2 Miliar (78,5%) naik Rp2.082,2 Miliar (9,4%, yoy). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/)L sudah mencapai Rp5.328,4 Miliar (71,6%) yang beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
Belanja Bantuan Sosial untuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Asistensi Yatim Piatu, dan Prakerja dengan realisasi sebesar Rp308,5 Miliar.
Pendidikan untuk Program Keolahragaan, Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, dan Perpustakaan dan Literasi dengan realisasi sebesar Rp281,9 Miliar (55,5% dari Pagu).
Infrastruktur untuk Program Infrastruktur Konektivitas (Jalan, Jembatan, Transportasi Laut dan Udara), Ketahanan Sumber Daya Air, Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan pembangunan irigasi dan bendungan, Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, dan Infrastruktur Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp811,2 Miliar (68,5% dari Pagu).
Kesehatan untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan JKN, dan Kesehatan Masyarakat dengan realisasi Rp8,2 Miliar (80,9% dari Pagu).
Kemiskinan Ekstrim untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penyediaan akses rumah layak huni, penyelenggaraan air minum yang layak, dan penyelenggaraan sanitasi yang layak dengan realisasi Rp56,2 Miliar (73,7% dari Pagu).
Penanganan Stunting untuk Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas berupa Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan dan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Program Kesehatan Masyarakat, Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB, dan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan realisasi sebesar Rp8,6 Miliar (87,0% dari Pagu).
Ketahanan Pangan untuk Program Ketahanan Sumber Daya Air, Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan realisasi sebesar Rp358,3 Miliar (53,9% dari Pagu).
Kinerja Penyaluran dan Penyerapan TKD Regional Kalimantan Tengah Per 31 Oktober 2024
Kinerja penyaluran TKD Kalimantan Tengah per 31 Oktober 2024 mencapai Rp18.902,8 Miliar (80,7%) terutama ditopang oleh Kinerja DBH dan DAU, dengan ringkasan sebagai berikut:
DBH di didominasi oleh DBH SDA Pertambangan Umum Rp5.414,9 M (81,8% dari Pagu) yang mendominasi 84,4% dari total penyaluran DBH. Untuk DAU didominasi oleh DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Rp6.853,3 M (90,3% dari Pagu) yang mendominasi 79,9% dari total penyaluran DAU. Penyaluran DAK Fisik per 31 Oktober 2024 sudah cukup baik dengan penyaluran tertinggi yaitu Pemprov Kalimantan Tengah Rp191,1 M (71,3% dari Pagu). Dana Desa telah tersalur ke semua Pemda dengan kinerja yang sangat baik karena sudah mencapai 91,0% per 31 Oktober 2024.
Kinerja APBD Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah TA 2024
Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Tengah s.d. 31 Oktober 2024 mencapai Rp21.772 Miliar (72,9%) yang didominasi oleh Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.550,5 Miliar (86,8% dari total pendapatan APBD). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKD masih sangat mendominasi Pendapatan Daerah di wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan dari sisi PAD baru mencapai 44,7% dari target, sehingga PAD harus dimaksimalkan pada Triwulan IV TA 2024 agar mencapai target pada akhir tahun. Pada sisi lain, realisasi Belanja APBD mencapai Rp16.256,4 Miliar (masih di bawah 60%.) dan masih didominasi oleh komponen Belanja Operasi sebesar 68,4%. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya penyerapan belanja APBD di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga Pemda harus mengakselerasi Belanjanya.[Red]
