Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Dalam upaya mengevaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2024 sekaligus memperkuat sinergi rencana pengendalian tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Karhutla. Acara ini berlangsung di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Selasa (19/11/2024), dengan dihadiri berbagai instansi terkait, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kepala Pelaksana BPBPK Ahmad Toyib menyampaikan bahwa rakor ini digelar dalam format hibrida, memadukan tatap muka dan fasilitas _zoom meeting_ untuk mengakomodasi peserta yang tidak dapat hadir langsung. Ia menegaskan pentingnya sinergi dalam menghadapi karhutla tahun depan dengan alokasi anggaran yang memadai sesuai regulasi.
“Strategi kami mencakup aktivasi Pos-Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di seluruh kabupaten/kota selama musim kemarau. Dengan patroli, edukasi, deteksi dini, dan pemadaman awal yang intensif, kami mampu mencegah dan menanggulangi karhutla dengan lebih efektif,” ujar Toyib.
Mewakili Gubernur, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk terus menjaga Kalteng bebas kabut asap. “Musim kemarau tahun 2024 berhasil kita lalui tanpa kabut asap. Ini berkat kerja keras semua pihak. Namun, karhutla tetap menjadi ancaman, terutama saat musim kemarau. Pencegahan harus menjadi fokus utama,” katanya
Menurut Yuas, upaya pencegahan di tahun 2024 ditingkatkan dengan inovasi berupa aktivasi 64 Pos Lapangan Satgas Karhutla di 14 kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan prediksi BMKG. Karena kesiapsiagaan yang memadai, Kalteng tidak perlu menetapkan status siaga darurat karhutla pada tahun ini.
Yuas juga menyoroti pentingnya arah pembangunan Kalteng menuju tahun 2045 yang berfokus pada resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Target indeks risiko bencana (IRB) ditetapkan pada angka 80,77. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah di Kalteng diimbau mengalokasikan anggaran penanggulangan karhutla yang memadai, baik melalui belanja rutin maupun Belanja Tidak Terduga (BTT).
Hadir dalam rakor tersebut sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan Thomas Tandi Bua A.N, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto, serta perwakilan dari BMKG Kalimantan Tengah.
Melalui rakor ini, BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergi pengendalian karhutla terus meningkat. “Bencana karhutla berdampak pada kita semua. Mari bersama-sama melaksanakan regulasi yang ada untuk memastikan Kalteng tetap bebas dari ancaman karhutla,” tandas Yuas Elko.
Rakor ini menjadi langkah penting menuju keberlanjutan program pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan lingkungan yang sehat dan pembangunan berkelanjutan di masa depan. [Hlm/Red]
