Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menekankan pentingnya penanganan serius dalam upaya mencegah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan. Menurutnya, keharmonisan dan keadilan bagi kedua belah pihak harus dijaga demi kesejahteraan bersama.
Dalam keterangannya, Bambang menekankan bahwa pemerintah, investor, masyarakat, dan DPRD memiliki peran penting yang harus dijalankan secara efektif. "Pengawasan, kontrol, dan saling mengingatkan atas tanggung jawab masing-masing pihak perlu dilakukan secara optimal," ujar Bambang pada Rabu (18/9/2024).
Bambang juga berharap agar investasi yang masuk di wilayah Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan lancar, namun tetap memperhatikan hak-hak masyarakat setempat. “Investasi harus mengalir tanpa hambatan, sementara masyarakat sekitar juga diberdayakan dan mendapatkan hak-hak mereka,” tambahnya.
Dia menyoroti akar permasalahan yang kerap memicu konflik, seperti permasalahan plasma yang belum direalisasikan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai aturan. Menurut Bambang, fakta-fakta yang terjadi di lapangan seharusnya menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. "Masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, ini harus menjadi perhatian utama," tegasnya.
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengingatkan bahwa meskipun ada beberapa perusahaan yang berdiri sebelum aturan saat ini berlaku, mereka tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku sekarang. "Alasan berdiri sebelum aturan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk tidak mematuhi peraturan yang ada," ungkap Bambang.
Di akhir pernyataannya, Bambang menegaskan bahwa peran pemerintah, DPRD, perusahaan, dan masyarakat sangat penting dalam mencegah konflik. Semua pihak harus fokus menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing agar tercipta keseimbangan antara investasi dan hak-hak masyarakat. “Dengan begitu, kewajiban dan hak semua pihak dapat terpenuhi dengan baik,” tutupnya. [Hlm/Red]
