Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, bertempat Best Western Hotel Batang Garing Palangka Raya, Rabu (1/11/2023).
Hadir pada Rakor ini adalah Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah terkait, serta mewakili Kabupaten/Kota se Kalteng.
Kadis Ketahanan Pangan Riza Rahmadi mengungkapkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog melaksanakan tiga program yang sama-sama dikawal yaitu bantuan pangan kepada masyarakat, pasokan beras SPHP, dan subsidi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya untuk beras, gula dan beberapa komoditas penting lainnya.
“Hal ini dilakukan terutama untuk menghadapi hari besar keagamaan, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Dalam dua bulan ke depan Tim TPID Kabupaten/Kota supaya fokus pada bahan makanan, minuman serta tembakau yang memang tren mengalami kenaikan” ungkap Riza.
Sementara itu, Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko. Namun, jika situasi stabilitas harga bahan pangan pokok di Kalimantan Tengah masih relatif terkendali hingga akhir tahun 2023, hal tersebut disebabkan oleh kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, produsen pangan, dan masyarakat setempat. Sinergi dan koordinasi yang efektif dalam rantai pasok pangan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok.
“Meskipun harga-harga cukup terkendali, tetapi ada beberapa yang masih menjadi perhatian pemerintah, diantaranya produk-produk yang tergantung oleh musiman dimana Kalteng masih mengandalkan pasokan dari luar daerah” kata Yuas.
Menurut Sahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, laju inflasi di Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun masih sangat dipengaruhi oleh kelompok bahan makanan strategis atau volatile food. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada bulan September 2023, inflasi di Kalimantan Tengah mencapai 0,11%. Hal ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah berhasil mencapai inflasi yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional yang mencapai 0,19% pada bulan yang sama.
“Hingga akhir Oktober 2023, harga sebagian besar bahan makanan menunjukkan stabil, kecuali komoditas gula pasir, cabai rawit merah, cabai merah keriting dan beras yang menunjukkan kenaikan harga” ujarnya
Lebih lanjut Yuas Elko menyatakan bahwa situasi terkait peningkatan harga bahan pokok menjadi perhatian serius. Pihak terkait akan terus menjaga agar harga-harga tersebut tetap stabil hingga perayaan Natal, Tahun Baru 2023, dan masa-masa mendatang. Tindakan-tindakan yang diperlukan akan dilakukan untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas bahan pokok yang memadai bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Dengan situasi seperti ini keberadaan pangan harus tetap dijaga, dan diharapkan Dinas/Instansi terkait termasuk Tim Satgas Pangan serta TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetap proaktif memantau pergerakan harga dan ketersediaan bahan pokok serta memberikan informasi terkini” sebutnya.
Yuas menyebutkan untuk tahun 2024, ada empat wilayah di Provinsi Kalteng yang mengalami peningkatan sampel inflasi. Sehingga perlu disediakan anggaran untuk pemantauan dan stabilisasi harga.
“Untuk tahun 2024, sampel inflasi di Prov. Kalteng bertambah menjadi empat wilayah yaitu: Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotim, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kapuas. Untuk hal tersebut juga disediakan anggaran untuk pemantauan dan stabilisasi harga” tambahnya.
Menurut Yuas, walaupun ketersediaan pangan sebagian besar cukup bahkan surplus, namun karena pada bulan Hari-hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) komoditas tersebut mengalami defisit, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga.
Toko Pangan Berkah yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalteng harus mempersiapkan dan merencanakan pemenuhan ketersediaan pangan pokok dan strategis selama HBKN, dan mengatur pendistribusian pangan kepada masyarakat, baik melalui toko pangan maupun secara langsung melalui kegiatan Gelar Pangan Murah” tutupnya.[Hlm/Red]
