KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS MELAKSANAKAN FORUM INFRASTRUKTUR WILAYAH (FIW) GUNA MENDUKUNG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KALIMANTAN 2023



Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id – Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Kalimantan Tahun 2023, Kegiatan Forum dilaksanakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya. Kamis (19/10/23).

kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo, Stafsus Menteri Bappenas Chairil Abdini, Kepala Bappeda dan Dinas terkait se-Kalimantan, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Prov. Kalteng Rahmat Nasution Hamka dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Prov. Kalteng Deden Agustiar Sabran.

Dalam Sambutannya, H. Nuryakin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II 2023 sebesar 2,96% (yoy), dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Keuangan sebesar 12,09%. Dimana pada triwulan II 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,56% (yoy).


"Sedangkan secara nasional pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% (yoy). Jadi yang terjadi di wilayah Kalimantan triwulan II 2023 adalah sebesar 8,32% terhadap perekonomian nasional, "sampainya.

Ia juga mengatakan bahwa struktur perekonomian secara spasial didominasi oleh Kaltim dengan kontribusi sebesar 47,14% di Pulau Kalimantan atau sebesar 3,92% terhadap nasional.

"Dimana dalam triwulan II 2023 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng secara berurutan adalah sebagai berikut : Provinsi Kalimantan Timur (6,84%), Kalimantan Utara (5,01%), Kalimantan Selatan (4,96%), Kalimantan Barat (4%), Kalimantan Tengah (2,96%), "jelasnya.

Nuryakin juga menyebutkan bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi permasalahan pada infrastruktur yakni di infrastruktur pelayanan dasar (perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi), infrastruktur mendukung perekonomian dan konektivitas antar wilayah, infrastruktur telekomunikasi dan listrik.

“Terlebih dengan ditetapkannya IKN di Provinsi Kalimantan Timur, maka provinsi sekitarnya diharapkan bisa menjadi mitra pembangunan IKN, untuk mewujudkan Kalimantan sebagai lumbung energi, lumbung pangan nasional, hilirisasi, pengembangan ekonomi hijau serta pembangunan berkelanjutan, "ungkap Sekda Prov. Kalteng tersebut.


Sementara itu, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum membuka Forum Infrastruktur Wilayah (FIW) Kalimantan 2023 secara Daring di M Bahalap Hotel Palangkaraya bersama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha agar dapat membahas dan mendiskusikan tentang infrastruktur strategis apa saja yang akan dibangun terlebih dahulu untuk Provinsi Kalimantan.

“Secara substansial, FIW ini bertujuan untuk mendiskusikan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan lalu mendiskusikan tantangan, kendala (bottleneck), dan kesenjangan (gap) penyediaan infrastruktur dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah dan usulan pembangunan infrastruktur strategis” ungkap Ervan.

Adapun pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan guna mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, khususnya Prioritas Nasional 5 “Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar”.


Selain itu, pembangunan infrastruktur wilayah juga menjadi bagian dari rangkaian pengendalian pencapaian pembangunan infrastruktur nasional dan perencanaan pengembangan infrastruktur strategis nasional.

Dalam menyusun rencana pembangunan infrastruktur wilayah, dilakukan preliminary study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJPN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sektor pembangunan infrastruktur.

“Bagi kami, seluruh masukan yang dihasilkan dari FIW Kalimantan 2023 ini akan kami pergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempertajam perencanaan penyediaan infrastruktur kedepan” jelas Ervan.

Forum ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis yang dibutuhkan dalam mendukung pengembangan wilayah dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. [Hlm/Red]

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama