.jpeg)
Palangka Raya, Newsinkalteng.co.id - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Provinsi Kalteng Tahun 2023. Dilaksanakan di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Senin (23/10/2023).
Sekda H. Nuryakin membuka secara resmi dan menyampaikan dalam rapat koordinasi tersebut bahwa DTKS saat ini menjadi acuan dalam penentuan calon penerima bantuan sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-undang tersebut menekankan bahwa data fakir miskin yang telah melalui proses verifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan diintegrasikan menjadi data terpadu. Dengan adanya DTKS, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan efisien dalam mendukung kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kalteng.
“Kementerian Sosial telah mengakomodir amanat Undang-Undang tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta Pekerja Sosial Masyarakat adalah mitra kerja pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di segala bidang”, tutur Sekda.
.jpeg)
Tentu, pertemuan ini menjadi sarana yang efektif untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan mencari solusi terkait permasalahan yang ada di lapangan terkait pemutakhiran, verifikasi, dan validasi DTKS. Dalam diskusi tersebut, para peserta dapat saling berbagi pengalaman, tantangan, dan hambatan yang mereka hadapi dalam proses pemutakhiran, verifikasi, dan validasi DTKS.
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalteng, terutama di bidang Kesejahteraan Sosial, peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sangat penting dalam mendorong semangat dan memaksimalkan berbagai program Pembangunan Kesejahteraan Sosial. PSM memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial yang bekerja langsung dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi berbagai masalah sosial.
“Sehingga ke depan akan lebih terjalin hubungan yang bersifat saling mendukung dan saling bersinergi, dengan demikian pelaksanaan Rakor dan Bimtek ini akan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui akurasi data agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran”, pungkasnya.
Dengan demikian, melalui pelaksanaan Rakor dan Bimtek yang baik, diharapkan kualitas kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pemberian bantuan yang tepat sasaran dan efektif akan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.[hlm/Red]
.jpeg)